PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT SERTIFIKAT AKSIN COVID-19 TANPA VAKSINASI
Abstract
Covid-19 rocked Indonesia in early 2020. In the course of time, Covid-19 has spread to 34 provinces in Indonesia. The member of these cases is increasing every day. Cries of confusion from the people sounded fromall directions. In dealing with this, the Government of Indonesia issued a program that cannot be separated from the pro and con attitudes of the community, namely the vaccination program. Behind this program it turns out that it also gave birth to several “rogue” parties who became the issues of the Covid-19 Vaccine Certificates without going through the vaccination proces either in the form of letters of electronic documents. Some experts have dismissed the issue of this. Things like this are the Government’s homeworks to be throughly investigated and no longer appear in the community.
References
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006,
Peter, Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
Adami Chazawi. Pengantar Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Grafindo, 2002.
Siti Soetami. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2005.
Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab undang-undang hokum pidana U No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka enanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ndang-undang dasar 1945
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
-
Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. -
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) karena proses penyerahan tersebut dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan lebih awal dan lebih besar.
