ANALISIS KONTRIBUSI PANTAI 9 DALAM VISIT SUMENEP 2018

  • Evi Malia Jurusan Akuntansi, FakultasEkonomi, Universitas Islam Madura
  • Hanafi Hanafi Jurusan Akuntansi, FakultasEkonomi, Universitas Islam Madura
Keywords: Contribution, economics, Community, Tourism

Abstract

This research aim to analyze how big contribution of 9 beachinto "Visit Sumenep2018". Reaserch method in this study is a qualitative method, data collection methodsusing Taylor and Bodgan Theorys while data analysis using miles and hubberman theory.The results of this reaserch indicate that 9 beach give some contribution to succeed theVisit Sumenep 2018 program is divided into some kinds, the first is contribution ineconomic development like transportation, and new jobs like tour guide and more shopswho sells food and souvenir. But this contribution is still low and un optimally becausenothing local wisdom souvenir and food who selling. While the allocation of village fundissued for the development of 9 beach is since 2018, since 9 beach belongs to BUMDes.The government's participation in involving 9 beach is by incorporating it into a flattourist destination visit sumenep 2018.

References

Ariesta, Erlangga dan Holi Bina Wijaya.
2014. Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan Daur Ulang
Sampah di Kelurahan Tugurejo,
Kecamatan Tugu, Kota
Semarang. Fakultas
Teknik.Universitas Dipenogoro.
Semarang
Asisasmita, Raharjo. 2006. Membangun
Desa Partisipatif. Yogyakarta.
Graha Ilmu
Dewi, Made Hani Umila. 2013.
Pengembangan wisata desa
berbasis partisipasi masyarakat
lokal di desa wisata jatiluwu
tabanan bali. Kawistara.
Universitas Udayana. Bali
Lutpi, Hakkiatul. 2016. Analisis tingkat
partisipasi masyarakat dalam
pengembangan pariwisata pantai
di kecamatan jerowaru. Jurnal
program studi Pendidikan
Ekonomi. Universitas Pendidikan
Ganesha. Singaraja.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang
No.6 tentang Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1Tahun
2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan lokal
berskala Desa.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa
Undang-undang No. 16 Tahun 2009
tentang kepariwisataan
Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah.
2016. Tata Kelola Pemerintahan
Desa.Penerbit Pustaka. Surabaya.
Published
2019-03-29