Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi

PENGUATAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL

2024-01-12T10:29:20+00:00

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting di bidang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan dimasukannya perlindungan HKI ke dalam kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) persepsi dosen dan mahasiswa terhadapat perlindungan hukum terhadap HKI, (2) persepsi dosen dan mahasiswa terhadap Sentra HKI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap HKI, dan (3) upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Polinema untuk meningkatkan persepsi dosen dan mahasiswa terhadap perlindungan hukum HKI dan Sentra HKI. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini adalah Politeknik Negeri Malang. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Teknik pengambilan sampel dari populasinya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata (Simple Random Sampling). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian ini sebagai berikut; (1) responden dosen memiliki persepsi yang tinggi terhadap perlindungan HKI, sedangkan responden mahasiswa memiliki persepsi yang rendah terhadap perlindungan HKI; (2) responden dosen dan mahsiswa memiliki persepsi yang tinggi terhadap sentra HKI; dan (3) upaya yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi HKI, matakuliah HKI diajarkan kepada mahasiswa, dan sinergi antarstakeholder.

PERILAKU PASAR KOMODITAS INFLASI DI KOTA TASIKMALAYA

2024-01-12T10:29:20+00:00

Beras dan bawang merah masuk dalam kelompok komoditas inflasi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan harga ini berhubungan dengan proses pembentukan harga. Proses tersebut merupakan interaksi dari perilaku lembaga pemasaran di tingkat konsumen akhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku pasar melalui probabilitas perilaku di tingkat lembaga pemasaran akhir. Penelitian ini mengambil Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya dengan sampel sebanyak 30 orang pedagang beras dan bawang merah. Analisa data menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian probabilitas perilaku pedagang dalam penurunan harga dipengaruhi oleh lama berdagang dan Jumlah penentu perubahan harga. Sementara itu, probabilitas perilaku pedagang dalam kenaikan harga dipengaruhi oleh komunikasi antar sesama pedagang

KENDALA DAN TANTANGAN PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK KARBON: KONDISI DAN HARAPAN MASA DEPAN PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA

2024-01-12T10:29:20+00:00

Pajak karbon yang dilakukan para pelaku usaha diambil dengan para pelaku usaha melakukan pindah haluan dengan menggunakan dan menerapkan revolusi hijau. Artinya adalah nilai-nilai kebahagiaan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah sebagaimana teori yang disampaikan oleh Jeremy Bentham berusaha untuk diwujudkan di dalam ketentuan pelaksanaan penerimaan pajak khususnya dalam pengeolahan karbon yang telah menggunakan dan menjunjung revolusi hijau. Adapun dalam penelitian ini rumusan masalah yang digunakan adalah apa kendala dan juga tantangan penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia dalam hal memperhatikan kondisi perekonomian dan juga revolusi hijau? Serta bagaimana kesiapan regulasi mengenai pemberian terhadap pajak karbon di Indonesia? Untuk menjawab rumusan masalah di atas, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normati dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus serta menggunakan Teknik analis deskriptif dalam melakukan analisis. Pajak karbon menjadi sebuah tantagan baru bagi Indonesia dalam menciptakan dan meningkatkan perekonomian tetapi juga memperhatikan klestarian lingkungan. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat perekonomiannya saja, melainkan lingkungan yang sehat menjadi salah satu indikator menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perpajakan yang perlu dibawa adalah pajak dan harga karbon berkontribusi untuk mengurangi emisi dan pada saat yang sama menggerakkan sumber finansial untuk perubahan iklim. Ini juga bisa menjadi mekanisme yang efektif untuk dekarbonisasi tanpa membatasi pertumbuhan ekonomi. Perundnag-undnagan yang belum komprehensif dan masih bersifat overlapping akan menyebabkan pajak karbon bukan memberikan dampak baik bagi Indonesia, tetapi malah sebaliknya

ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF

2024-01-12T10:29:20+00:00

Latar belakang dalam penelitian ini mengacu pada pengaruh judi online di indonesia semakin meningkat kejadian tersebut terjadi karena ekonomi yang mendesak, dan menjadikan judi sebgai mata pencarian yang dapat mengakibatkan meningkatnya kejahatan di sekitar kita Permasalahan yang tentunya akan dibahas yaitu Apa urgensi pengaturan judi online dalam mengantisipasi kejahatan serta Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku judi online yang meresahkan masyarakat Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana judi online dan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum bagi pelaku judi online yang menimbulkan kriminalitas. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mengunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini dengan cara mencari, membaca serta mengumpulkan beberapa dokumen seperti buku, jurnal dan Undang-Undang yang mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan ini berisi Apa urgensi pengaturan judi online dalam mengantisipasi kejahatan serta Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku judi online yang meresahkan masyarakat.Kesimpulan dari penelitian ini yakni berupa upaya pemerintah untuk menekan angka kejahatan dengan melakukan himbauan yang disebabkan oleh judi online sudah cukup bagus. Dan juga memberikan pemahaman pertanggung jawaban atau sanksi pelaku tindak pidana kejahatan yang diakibatkan judi online yang sudah diatur didalam KUHP

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAU WALI DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

2024-01-12T10:29:20+00:00

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang memiliki dampak sosial, psikologis, dan hukum yang signifikan. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum orang tua atau wali anak memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di berbagai negara, yang menunjukan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam melindungi anak-anak dari bahaya tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yang dimana di atur oleh undang-undang yang ketat dan pelanggaran dapat mrngakibatkan konsekuensi hukum yang berat atau serius seperti pidana dan ganti rugi dan rehabilitasi adapun pertanggungjawaban orang tua berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang di atur dalam UU NO 35 TAHUN 2014 tentang perlindungan anak

KEJAHATAN KEUANGAN PADA TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM MENGHILANGKAN JEJAK KEJAHATAN

2024-01-12T10:33:07+00:00

Hal yang melatar belakangi pembuatan penelitian ini adalah, karna banyaknya kasus atau modus tindak pidana money laundering yang belum tertangani dengan maksimal.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, dan juga bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku serta hal apa saja yang menjadi isu hukum dan kekosongan, kekaburan, atau konflik hukum pada kasus tindak pidana pencucian uang ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan adalah placement (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan melalui system keuangan), layering (upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut) dan integration (upaya untuk menetapkan suatau landasan sebagai suatu ‘legimate explanation’ bagi hasil kejahatan). 2. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan tindak pidana pencucian uang melibatkan suatu institusi yang relatif baru yaitu PPTAK. Setelah menerima hasil dari PPTAK, kemudian penyidik kepolisian melanjutkan peyeledikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHAP

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN INSES DI INDONESIA

2024-01-12T10:29:20+00:00

Inses merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mempunyai ikatan darah. Rumusan masalah dari artikel ini adalah membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban inses dalam perundang-undangan dan bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemerkosaan inses. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui serta mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam artikel ini yaitu menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta menggunakan penelusuran hukum melalui undang-undang dan literatur lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak korban inses diatur dalam undang-undang terkait, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai perlindungan korban dan saksi dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas mengenai perlindungan anak. Sedangkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemerkosaan inses diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun dengan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Akan tetapi, untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, maka sanksi pidananya akan ditambah dengan 1/3 tahun dari sanksi pidana yang ada.

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB UNIVERSITAS DALAM PENYALURAN BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR YANG TIDAK TEPAT SASARAN

2024-01-12T10:30:05+00:00

Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah program pemberian bantuan tunai untuk anak yang berada pada usia sekolah (6-21 tahun) dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun ternyata masih banyak kasus proses penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran. Latar belakang pada penelitian ini yaitu membahas tentang penyaluran beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran. Permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang kewenangan universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar dan tanggung jawab universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar yang masih belum tepat sasaran dengan tujuan apa saja kewenangan universitas dalam proses penyaluran dana dan untuk mengetahui pertanggung jawaban universits terkait penyaluran dana beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran.Metode penelitian in menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mengunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini dengan cara mencari, membaca serta mengumpulkan beberapa dokumen seperti buku, jurnal dan Undang-Undang yang mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan inii berisi Apa kewenangan universitas dalam proses penyaluran dana kartu indonesia pintar serta Bagaimana tanggung jawab universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran. Untuk mencapai keadilan, maka universitas harus memiliki tindakan untuk mencegah terjadinya penyaluran beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran, salah satunya yaitu dengan cara verifikasi data. Pihak universitas harus memastikan keakuratan data mahasiswa penerima beasiswa dan menegakkan aturan serta kebijakan yang berlaku terkait penyaluran beasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini berupa upaya dari universitas untuk mengurangi angka kasus penyaluran dana kip yang tidak tepat sasaran dengan dengan membuat kewenangan. Dan juga memberikan pemahaman tentang pertanggung jawaban dari pihak universitas terkait masalah tersebut

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PENGGANTI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA STABILITAS EKONOMI DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM

2024-01-12T10:30:05+00:00

Urgensi dari Penelitian ini adalah melihat bagaimana pertanggungjwaban pembayaran uang pengganti atas tindak pidana korupsi khususnya dalam memengaruhi stabilitas ekonomi negara akibat kerugian keuangan yang timbul dilihat dari kepastian hukum. Metode penelitian skripsi ini bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran literatur hukum. Penelitian ini difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban uang pengganti dari tindak pidana korupsi dan mekanisme peradilan pidananya. Tujuannya adalah mengidentifikasi potensi kelemahan atau kekurangan dalam peraturan tersebut dan menilai sejauh mana kepastian hukum tercermin dalam mekanisme hukum yang digunakan dalam praktik peradilan pidana korupsi terkait pertanggungjawaban uang pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak diarahkan pada norma samar, khususnya Pasal 18 ayat 1 huruf (b) yang tidak ada besaran ganti kerugian melalui uang pengganti dan dinilai belum optimal dan kurang direncanakan dengan baik oleh para perancang undang-undang sehingga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi negara. Serta Mekanisme penegakan hukum melalui peradilan pidana terkait pertanggungjawaban uang pengganti yang memiliki dinamika didalamnya.

PENGGUNAAN TES DIAGNOSTIK DALAM MODEL PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

2024-01-12T10:30:05+00:00

Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang memungkinkan siswa untuk meningkatkan potensi mereka berdasarkan pada minat belajar, kesiapan, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan asesmen tes diagnostik pada awal proses pembelajaran untuk memastikan tingkat kemampuan awal siswa dan berfungsi sebagai pedoman untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Namun, penggunaan tes diagnostik dalam pembelajaran berdiferensiasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur mengenai penggunaan tes diagnostik dalam model pembelajaran berdiferensiasi. Studi literatur ini diperoleh dari 25 artikel penelitian ilmiah yang telah diterbitkan dalam rentang waktu 2013-2023 dengan menggunakan Google Scholar. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa, sebab pembelajaran ini menekankan pada kemampuan, pemahaman, minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan tes diagnostik agar guru dapat mengetahui dan memetakan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar berdasarkan gaya belajar, minat, kesiapan belajar, pengetahuan awal dan kebutuhan belajar mereka sebelum memulai pembelajaran tersebut.

PENGAWETAN TRADISIONAL IKAN (IKAN ASIN KERING) SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPA

2024-01-12T10:30:32+00:00

Tujuan penelitian ini untuk untuk menganalisis kaitan antara proses pengawetan tradisional pada ikan (ikan asin kering) dengan konsep materi pelajaran IPA untuk dijadikan referensi sumber pembelajaran IPA sesuai kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Narrative Literature Review. Kajian ini menulusuri 50 artikel jurnal nasional yang diperoleh dari database google scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengawetan tradisional pada ikan ada kaitannya dengan materi pembelajran IPA. Materi yang terkait yaitu, materi pelajaran IPA SMP kelas VII bab energi dalam system kehidupan, KD. 3.5, dan materi klasifikasi makhluk hidup, KD. 3.2. dalam proses penggaraman materi yang dapat dikaitkan adalah osmosis, pada pelajara IPA kelas VIII materi pokok tekanan zat KD 3.8, dan materi pelajaran IPA kelas VII tepatnya pada bab klasifikasi materi dan perubahannya, KD 3.3. dan dalam proses pengeringan memiliki kaitan dengan materi tentang kalor, lebih tepatnya pada pelajaran IPA kelas VII bab kalor dan perpindahannya KD 3.4.

PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN

2024-01-12T10:30:05+00:00

Aborsi merupakan kegiatan menggugurkan kandungan yang dilakukan dengan sengaja baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Aborsi merupakan istilah yang cukup tabu di telinga masyarakat Indonesia, pasalnya kegiatan tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum maupun norma, sehingga mayoritas menganggap bahwa pelaku aborsi merupakan manusia yang tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengecualian larangan aborsi yang dimana hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Larangan aborsi tercantum dalam pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun disamping itu, pengecualian larangan aborsi tercantum pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Dari kedua peraturan tersebut maka terjadi konflik norma. Setelah dilakukan penelitian sementara, merujuk pada asas preferensi hukum yaitu lex specialis derogat lex generalis, yang artinya peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengesampingkan peraturan yang lebih umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aborsi memang sudah perlu mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah, sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan.

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA INDONESIA

2024-01-12T10:33:07+00:00

Kemajuan teknologi di dunia terus saja meningkat.olaborasi dan teknologi transportasi membuahkan hasil yang sangat gemilang salah satunya dalam bidang transportasi itu. Dengan adanya e-bike atau sepeda listrik.sepeda listrik ada sebuah manifestasi dan kemajuan teknologi di karenakan e-bike ini sangat cocok bagi masyarakat di kalangan tua maupun muda karna selain tidak menggunakan bahan bakar akan tetapi juga harga yang lumayan terjangkau Indonesia sebagai negara hukum, belum mampu atau adanya ketegasan di buatkannya regulasi tentang sepeda listrik, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan hukum terhadap pengguna sepeda listrik sebagai kendaraan di indonesia. Serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna sepeda listrik dijalan raya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang penyusun dapatkan bahwa demi kepastian hukum sepeda listrik harus digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor. Sepeda listrik yang dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor adalah pengelompokkan ini hanya solusi sementara agar tetap terciptanya kepastian hukum bagi para pengguna sepeda listrik. Pada kondisi inilah, sepeda listrik dapat dikatakan menghadapi kekosongan hukum sebagai akibat adanya hal hal yang tidak diatur oleh perundang-undangan. Akan tetapi ada peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang sepeda listrik, tetapi di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini hanya memuat mengenai aturan untuk menggunakan sepeda listrik di jalan raya, akan tetapi di dalam peraturan ini tidak memuat larangan atau sanksi mengenai pelanggar aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Adapun perlindungan hukum yang didapat pengguna sepeda motor listrik secara garis besar masih bersifat perlindungan hukum preventif, Perlindungan hukum preventif. Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di indonesia dilakukan dengan adanya usaha untuk menciptakan peraturan demi mengisi kekosongan hukum atas eksistensi sepeda listrik. Selain itu, selama kekosongan hukum, dilakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya oleh aparat kepolisian.

MEKANISME PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME: TINJAUAN HUKUM INDONESIA

2024-01-12T10:30:05+00:00

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam era globalisasi menciptakan media internet sebagai jaringan mendunia. Transformasi ini memengaruhi cara bertransaksi, membuka peluang baru, dan mengubah perilaku masyarakat. Meskipun memberikan kemudahan, teknologi informasi juga melahirkan kejahatan siber yang canggih, termasuk di Indonesia. Ancaman ini menciptakan ketidakamanan di masyarakat, mengingat informasi pribadi dan keuangan rentan jatuh ke tangan yang salah. Di tengah dinamika teknologi, penanganan cybercrime perlu merujuk pada semangat UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi upaya hukum untuk mengatasi kekosongan dalam menghadapi kejahatan di dunia maya. Namun, penerapan undang-undang ini menghadapi persepsi yang berbeda, mengancam kepastian hukum. Pembuktian tindak pidana siber menantang karena locus delicti berada di ruang siber. Bagaimana alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berkaitan dengan Undang-Undang ITE menjadi fokus perdebatan. Kendati Undang-Undang ITE mencoba mengatasi permasalahan tersebut, Keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika teknologi menjadi pokok perdebatan. Ketiadaan undang-undang yang memadai mengakibatkan pelaku kejahatan sulit diadili. Oleh karena itu, perlu upaya cepat untuk menyusun regulasi yang efektif, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan adekuat di era digital

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA DIRI MENURUT UU ITE PASAL 26 YANG DISALAHGUNAKAN

2024-01-12T10:30:31+00:00

Kemajuan dan pertumbuhan teknologi, khususnya internet, sangat berdampak pada tatanan sosial masyarakat. Secara global, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku sosial dan peradaban manusia. Namun, seiring berkembangnya internet, risiko pembajakan data pribadi di kalangan pengguna layanan internet juga meningkat, baik dengan maupun tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Meskipun data pribadi merupakan salah satu komponen hak asasi manusia, penelitian ini berupaya memastikan hukuman hukum bagi mereka yang melanggar undang-undang perlindungan data pribadi dan peraturan yang melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1. Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan hukum represif, dan setiap jenis perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi memerlukan wadah atau wadah penerapannya. . 2. Dampak hukum bagi mereka yang menyalahgunakan informasi pribadi. Menurut undang-undang, tindakan ancaman dan intimidasi terhadap individu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Peraturan mengenai hak privasi atas data pribadi merupakan wujud pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2024-01-12T10:30:31+00:00

Dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilam Militer ada beberapa ketentuan yang suda tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi Peradilan Militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Undang-undang peradilan militer saat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah peradilan militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan ole oknum anggota TNI. Perumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana tindak pidana yang dilakukan korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Militer dan bagaimana penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Lingkungan Militer. Adapum tujuan dari penulisan proposal ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya

ANALISIS SANKSI PIDANA PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEXUAL YANG DI ALAMI LAKI-LAKI SECARA VERBAL

2024-01-12T10:30:31+00:00

Pelecehan sexual adalah perilaku pendekatan -pendekatan yang terkait dengan hebungan Seks yang tak dinginkan, seperti merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relah kuasa dan aja gender, yang berakibat penderitaan fisik atau mental. Korban Pelecehan sexual bisa siapa saja. Walaupun secara umum wanita sering mendapat Sorotan Sebagai korban Pelecehan sexual akan tetapi fakta tersebut tidak dapat menafikkan bahwa Pelecehan sexual juga dapat terjadi dan dialami laki-laki, Pandangan masyarakat terhadap kekerasan Sexual hingga saat ini masih dirasa Sempit, Banyak kasus yang tidak terkuak dan mencuat kepublik khususnya pelecehan Sexual yang dialam laki-laki. Kasus seperti ini jarang mencul ke publik dan juga Lidak berproses Secara. Hukum penyebabnya banyak anggapan yang menganggap laki-laki tidak mungkin mendapatkan perilaku pelecehan Sexual karena diangap lebih kuat daripada perempuan, korban Laki-Laki di hadapkan oleh pandangan maskulinitas akan merasa malu atau ragu untuk melapor atau berbicara ketika dirinya menjadi korban pelecehan sexual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan mendekati masalah pelecehan Sexual yang dia alami laki-laki dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-undang. Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui menurut Undang-undang Pasal 289 KUHP adalah “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.Di Indonesia masih perlu Legalitas hukum yang mengatur khusus dan membahas kekerasan dan pelecehan seksual yang di alami laki-laki, Seperti pentingnya pengesahan rancangan undang-undang penghapusan Kekerasan Sexual (RUU PKS) yang khusus mengatur tindak Pidana pelecehan sexul baik secara verbal dan non verbal (fisik maupun non fisik)

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERDAP FENOMENA GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG ADA DI MASYARAKAT

2024-01-12T10:30:31+00:00

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang cukup meresahkan di kalangan masyarakat. Istitalah geelandangan dan pengemis di pakai untuk orang ataupun kelompok di masyarakat yang memiliki keaadan ekonomi yang kurang baik dan tidak mempunyai hunian serta rumah yang paten dan memiliki mata pencaharian dari hasil meminta minta kepada orang lain. Di indonesia sudah memiliki perarturan khusus mengenai gelandangan dan pengemis yakni pasal 504 dan pasal 505 namun adanya kedua pasal tersebut belum cukup untuk menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis di indonesia. Dengan begitu penting peran pemerintah untuk melakukan atau mengadakan pemeliharaan terhadap gelandangan dan pengemis sebagai mana yang telah tercantum di Praturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 1980. Dimana di dalam PP tersebut telah tercantum upaya pemeliharaan pemerintah terhadap gelandangan dan pengemis.dimana upaya pemerintah tersebut di harapkan dapat menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis agar tidak ada lagi ketimpangan sosial yang akan terjadi di kalangan masyarakat indonesia baik deperkotaan maupun di desa

PENGARUH PERILAKU BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMP

2024-01-12T10:30:31+00:00

Hasil belajar siswa sangat bergantung pada perilaku belajar siswa saat proses pembelajaran. Siswa yang mampu memahami materi pelajaran kemungkinan besar akan berhasil secara akademik yang ditunjukkan pada hasil belajarnya sebagai bentuk timbal balik dengan perilaku belajar yang positif. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis dari berbagai artikel ilmiah terkait pengaruh perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa di SMP. Metode penelitian yang digunakan adalah narrative literature review, dengan kriteria pemilihan yaitu : 1) jurnal nasional dan jurnal terakreditasi, 2) diterbitkan pada rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2013-2023), 3) memiliki kriteria susunan artikel yang lengkap serta 4) dapat ditelusuri menggunakan database Google Scholar. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perilaku belajar siswa berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa khususnya di level SMP. Perilaku belajar siswa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari diri siswa maupun lingkungannya. Perilaku belajar terbentuk karena kebiasaan yang sering dilakukan terutama saat proses pembelajaran. Sehingga penting dalam memperhatikan perilaku belajar siswa saat proses pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditunjukkan pada hasil belajar siswa. Semakin positif perilaku belajar siswa, maka semakin besar kemungkinan siswa mencapai hasil belajar yang baik

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL IPA BERBASIS POTENSI LOKAL BAGI SISWA KEPULAUAN SUMENEP

2024-01-12T10:30:31+00:00

Pembelajaran IPA cenderung bersifat hafalan, dan belum banyak yang mengintegrasikan tradisi, budaya serta potensi lokal daerah dengan materi yang dipelajari. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab pembelajaran IPA tidak kontekstual. Dalam beberapa penelitian sudah mulai diterapkan integrasi potensi lokal pada mata pelajaran IPA. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis literatur yang berkaitan dengan pembelajaran kontekstual IPA berbasis potensi lokal khususnya di Kepulauan Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode narrative literature review dengan mengumpulkan artikel jurnal pada database Google Scholar. Hasil penelitian membuktikan dengan diterapkannya pembelajaran kontekstual berbasis potensi lokal khususnya di Kepulauan Sumenep dapat meningkatkan beberapa aspek antara lain, 1) aktivitas belajar, 2) hasil belajar, 3) pemahaman, 4) pengalaman langsung, 5) berpikir kritis, 6) motivasi belajar, dan 7) prestasi belajar. Selain itu, kajian literatur ini menemukan tiga kendala atau permasalahan guru dalam mengintegrasikan pembelajaran kontekstual berbasis potensi lokal dalam pembelajaran IPA diantaranya yaitu 1) sarana dan prasarana 2) keterbatasan waktu serta, 3) terbatasnya pengalaman guru terhadap pembelajaran terancang.

ANALISIS PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP

2024-01-12T10:30:31+00:00

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis literatur terkait peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada materi IPA melalui model pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah study literature review, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis literatur yang dipilih dari beberapa sumber menjadi kesimpulan dan ide baru. Hasil dari penelitan ini yaitu siswa dapat mampu menyatakan pendapat, tanggap, dapat mengajukan pertanyaaan dengan baik, terampil dalam berkomunikasi, termotivasi untuk mempelajari materi dengan baik dan bekerja keras sehingga peserta didik dapat berpikir kritis dan meningkatkan hasil pembelajaran dengan baik. Manfaat penelitian ini bagi pembaca yaitu untuk meningkatkan berpikir kritis siswa dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KERUSAKAN PROGRAM DAN DATA KOMPUTER (Studi kasus perlindungan sistem hukum informatika)

2024-01-12T10:30:31+00:00

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa pada pemikiran sosial, sikap dan gaya hidup, termasuk pada pola perilaku manusia, tidak terbatas pada penegakan hukum, hubungan budaya,ekonomi dan sosial. Kerahasiaan data pribadi penting karenahal tersebut berkaitan dengan harga diri dan kebebasan berekspresi.Sejauh ini, belum ada regulasi khusus untuk memerangi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan persoalan hukum atas data pribadi oleh negara.Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan kasus pencurian data. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencurian pada data pribadi di internet dan apa saja faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi di internet. Studi kasus ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hukum berlaku terhadap pelanggaran terhadap program dan data komputer, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalammenegakkan hukum dalam kasus-kasus ini. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berguna tentang upaya perlindungan system hukum terhadap ancaman terhadap komputasi danteknologiinformasi. Artikel ini memakai metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengamati bahan pustaka seperti bahan hukum, seperti jurnal, konsep, skripsi, teori, prinsip,sertanorma hokum yangsaatini berlaku di Indonesia.

NOODWER DALAM TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL YANG MENGAKIBATKAN CACAT PERMANEN BAGI PELAKU

2024-01-12T10:30:31+00:00

Noodwer merupakan keadaan pembelaan terpaksa dalam upaya pemelaan diri sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) KITAB Undang-undang Hukum Pidana yang mampu menghapus elemen “melawan hukum” dari perbuatan tersebut. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hak korban pada tindak pidana homoseksual yang berakibat cacat permanen serta bagaimana tanggung jawab pelaku adanya noodwer dalam tindak pidana homoseksual yang mengakibatkan cacat permanen bagi pelaku. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bahan sumber hukum primer dan sekunder, serta bahan hukum melalui undang-undang dan literature lainnya. Dalam pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa tidak akan di kenai sanksi atau di hapuskan mengenai pemidanaannya sesuai dengan yang tercantum di dalamnya, karena di dalam tindakan pembelaan terpaksa tidak ada unsur kesalahan

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN) DALAM PENANAMAN TIANG LISTRIK DI TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK

2024-01-12T10:30:32+00:00

Penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik telah menjadi isu penting dalam hukum properti dan ketenagalistrikan di Indonesia. PT. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik memiliki tanggung jawab terkait dengan penanaman tiang listrik, dan hal ini seringkali tidak diketahui oleh pemilik tanah bahwa: tanah mereka yang digunakan oleh PT. PLN seharusnya memperoleh kompensasi yang pantas dan wajar berdasarkan hak eksklusif yang dimiliki melalui sertifikat hak milik yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. PLN dalam hal penanaman tiang listrik di tanah yang dimiliki oleh pihak lain, dan bagaimana pemberian kompensasi kepada pemilik tanah tersebut diatur dalam hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 dan Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 27 Tahun 2018. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal artikel. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu deskriptif normatif, prestriptif, dan deduktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab PT. PLN terkait dengan penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik serta regulasi pemberian kompensasi kepada pemilik tanah yang terdampak. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam penanganan konflik yang mungkin timbul dalam konteks ini.

ANALISIS KRIMINOLOGIS DEFACING DALAM BENTUK CYBER CRIME

2024-01-12T10:31:28+00:00

Cyber Crime atau kejahatan dunia maya tercipta akibat penyalahgunaan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang tentu bertujuan memberikan kemudahan dalam membantu manusia dalam aktivitas sehari-hari. Meskipun demikian, sebagian orang memanfaatkan untuk tujuan yang negatif. Banyak sekali macam cybercrime, dan salah satunya adalah defacing. Defacing merupakan kejahatan mayantara yaitu mengubah tampilan website orang lain tanpa izin baik sebagian ataupun menyeluruh dengan menerobos sistem orang lain terlebih dahulu. Terlihat dengan jelas bahwa defacing merupakan suatu tindak pidana yang tentunya ada sanksi hukumnya. Adanya Undang-Undang dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencegah anggota masyarakat untuk berbuat serta bertindak sesuatu yang merugikan orang lain. Salah satu yang merugikan masyarakat adalah kejahatan mayantara dalam hal ini defacing tentu menjadi salah satu perbuatan pidana yang terdapat sanksi atau hukuman yang setara dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terwujudnya keadilan. Maka permasalahan yang dikaji dan diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab terhadap kriminologis defacing dalam bentuk cybercrime. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan mendekati masalah defacing dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-undang. Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) defacing merupakan perbuatan dilarang yaitu pada Pasal 30 dalam aktivitas menerobos sistem orang lain tanpa izin dan Pasal 32 ayat (1) pada aktivitas memodifikasi website tanpa hak. Sanksi kejahatan defacing menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1).

ANALISIS POTENSI LOKAL DALAM MENGAMBANGKAN PETUNJUK PRAKTIKUM IPA DI MTS AL MUJAHIDIN

2024-01-12T10:33:07+00:00

Kegiatan praktikum sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengkaitkan teori secara langsung terhadap kehidupan sehari hari. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam memberikan penglaman tersebut dengan mamanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitar sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi lokal di lingkungan MTs Al Mujahidin dengan materi repruduksi tumbuhan kelas IX MTs. Potensi lokal yang berada di sekitar sekolah terdapat lahan lahan pertanian yang memanfaatkan tanaman bawang merah. Aktivitas siswa yang cuckup tinggi menjadi modal dalam mengembangkan petunjuk praktikum berbasis potensi lokal. Berdasarkan kriteria pembuatan petunjuk praktikum yang terdiri dari: kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang di ungkap, kejelasan pedoman eksplorasi, kejelasan perolehan yang di harapkan

DINAMIKA IDENTITAS KOMUNITAS LGBT DI INDONESIA SERTA KEMUNGKINAN YANG AKAN TERJADI DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT

2024-01-12T10:31:28+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gertakan pemberitaan LGBT pada aktivitas masyarakat Indonesia. Ramainya pemberitaan terutama yang berkaitan dengan perlakuan negatif yang diterima oleh para pelaku LGBT memunculkan beberapa bentuk komentar serta kritik bagi mereka dari masyarakat. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak para pelaku LGBT yang dianggap sangat tidak sesuai dengan budaya, norma sosial, serta ajaran-ajaran agama manapun. Isu mengenai LGBT menjadi fenomena yang terjadi selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, walaupun ternyata isu ini sudah bukan merupakan produk dari modernitas. Mengingat bahwa kelompok usia yang rentan dijangkiti oleh fenomena ini adalah para remaja sehingga penting untuk disikapi oleh para orangtua. Selanjutnya, perkembangan teknologi dan arus dari era digital tidak dapat terhindarkan yang disadari atau tidak juga sebagai media yang berpotensi menularkan budaya-budaya barat yang berkaitan dengan isu LGBT. Design penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu para orangtua dalam mengantisipasi penyimpangan perilaku LGBT pada remaja sedini mungkin. Diharapkan melalui penelitian ini orangtua dapat mengoptimalkan didikan dan fungsinya dalam pendidikan remaja di keluarga.

MODEL PBL BERBASIS PAIKEM TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA

2024-01-12T10:31:28+00:00

Pembelajaran PBL merupakan model yang mampu membuat siswa berfikir kritis dan memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu pengetahuan yang dipelajari. Beberapa peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa penerapan PBL dapat meningkatkan hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literatur mengenai penerapan model PBL berbasis PAIKEM untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA, sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap guru dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas. Penelitian ini menggunakan metode Narrative Literatur Review artinya proses pencarian dengan cara membaca dan pengumpulan data berbagai macam jurnal yang berbasis google Shcolar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 25 jurnal yang terkait dengan model PBL berbasis PAIKEM untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan pembelajaran model PBL berbasis PAIKEM dapat meningkatkan Hasil belajar siswa, dimana komponen hasil belajar meliputi unsur kognitif, afektif dan psikomotor

TANGGUNGJAWAB RESTITUSI TERHADAP ANAK PELAKU YANG TIDAK MAMPU DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK

2024-01-12T10:31:28+00:00

Tindak pidana adalah kejahatan yang melanggar terhadap norma hukum dengan berbagai permasalahan yang beragam,salah satunya yaitu Restitusi terhadap pelaku pidana yang tidak mampu untuk membayar ganti kerugian yang diperbuat oleh anak dalam tindak pidana kekerasan fisik. Permasalahan dari penelitian ini yakni bagaimana tanggungjawab anak pelaku yang tidak mampu dan bagaimana pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan fisik yang mengalami luka berat. Resttusi hanya bentuk kompensasi kerugian yang diberikan kepada korban,namun restitusi ini tidak mengatur bagaimana jika seorang pelaku itu anak yang tidak mampu untuk membayar kerugian materil.Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pelaku anak yang tidak mampu dalam ganti kerugian secara materil dan pemenuhan hak pada korban tindak pidana. Dalam mencapai keadilan tentunyakedua belah pihak perlu menyelesaikan suatu perkara tidak hanya melaluijalur litigasi saja,non litigasi disini juga diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara,salah satunya yakni restoratif justice pada tahap penuntutan yang difasilitasi oleh jaksa penuntut umum. Mengenai metode penelitian ini secara normative dengan membakukan jenis peraturan perundang-undangan,studi kasus dan konsep dengan bahan hukum primer sekunder dan tersier

PENEGAKAN HUKUM KASUS PELANGGARAN HAK LINTAS DAMAI KAPAL TANKER IRAN DAN PANAMA DI INDONESIA

2024-01-12T10:31:28+00:00

Kasus kapal pengangkut besar MT Freya dan MT Horse merupakan salah satu contoh pelanggaran hak lintas damai di perairan Indonesia. Pada tanggal 24 Januari 2021, Badan Keamanan Laut (Bakamla) saat memimpin pengawasan di sekitar Pulau Pejantan mendapati kedua kapal tersebut sedang melakukan kegiatan pemindahan muatan minyak mentah dari satu kapal ke kapal lainnya dalam kondisi berhenti di lautan, tepatnya di sekitar Pulau Pejantan, Kepulauan Riau. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pedoman kebebasan memasuki wilayah perairan yang aman dalam UNCLOS 1982 dan bagaimana hak-hak bagain kepolisian yang aman bagi kapal pengangkut besar MT Freya dan MT Horse sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan investigasi hukum dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pedoman hak lintas damai dalam UNCLOS 1982 diatur dalam Bagian II, Bagian 3 yang terdiri dari Pasal 17 – 32. Kedua, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penahanan terhadap kapal MT Freya dan MT Horse selama 1 tahun, namun hukuman tersebut tidak perlu dilakukan dengan memaksakan waktu penilaian selama 2 tahun

ISBAT NIKAH PASANGAN MUALAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

2024-01-12T10:31:28+00:00

Latar belakang dalam penelitian ini mengacu pada keputusan hakim Ketika memutus suatu permohonan isbat nikah pasangan mualaf karena hal ini tidak dapat atiuran yang mengaturnya mengenai pengisbatan pernikahan pasangan mualaf maka dari itu peneliti akan meneliti putusan hakim dalam memutus permohonan tersebut. Permasalahan yang akan tentunya di bahas ialah bagaimana tinjauan normatif dan yuridis terehadap pasangan mualaf serta bagaimana isbat nikah yang di lakukan oleh pasangan mualaf dengan tujuan untuk mengatahui tinjauan normatif dan yuridis hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah pasangan mualaf serta untuk mengetahui bagaimana isbat yang di lakukan pasangan mualaf,apakah harus di ualng pernikahan secara islam atau tidak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sumber yang didapatkan berdasarkan data-data valid yang di keluarkan oleh putusan hakim mengenai pengesahan pernikahan mualaf. Hasil dari penelitian yang di dapat dengan cara menggunakan putusan hakim, hukum islam dan undang undang yang berisi tinjauan normatif dan yuridis terhadap pasangan mualaf dan bagaimana isbat nikah yang di lakukan oleh pasangan mualaf. Kesimpulan dari penelitian ini yakni berupa pengesahan hakim terhadap pasangan mualaf karna hal ini tidak di atur dalam hukum posistif dan di harapkan dari penelitian ini dapat mempertimbangan pihak yang berwewenang untuk membuat undang undang tentang pernikahan mualaf

DAMPAK PENGETAHUAN AWAL TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA

2024-01-12T10:31:28+00:00

Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa untuk dapat bersaing secara global. Pengetahuan awal dapat mempengaruhi secara langsung terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengetahuan awal terhadap keterampilan berpikir kritis siswa berdasarkan hasil analisis literature review. Metode penelitian yang digunakan adalah narrative literature review, yakni studi yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis dari beberapa literatur yang telah dipilih dari berbagai sumber. Sumber literatur berupa karya ilmiah yang diakses melalui google scholar, sinta, garuda, dan science direct. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan awal berdampak terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Siswa yang memiliki pengetahuan awal tinggi, maka keterampilan berpikir kritis yang dimiliki juga tinggi. Namun, jika siswa memiliki pengetahuan awal yang kurang maka keterampilan untuk berpikir kritisnya juga masih kurang. Hasil studi pustaka ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitiannya mengenai upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.

PERMASALAHAN GURU IPA SMP DI KAWASAN KEPULAUAN KABUPATEN SUMENEP

2024-01-12T10:31:28+00:00

Guru IPA SMP di kawasan kepulauan Sumenep cenderung menghadapi permasalahan dalam proses pembelajaran IPA. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui atau menjelaskan jenis-jenis permasalahan yang dialami oleh guru IPA. Oleh sebab itu penelitian ini..bertujuan untuk menganalisis..literatur mengenai permasalahan guru IPA SMP di kawasan kepulauan Sumenep secara spesifik. Kajian kiteratur ini menggunakan metode narrative literature review pada 25 artikel yang diterbitkan oleh jurnal nasional dalam rentang waktu 2015-2023. Hasil..dari telaah pustaka menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi diantaranya yaitu latar..belakang..guru yang..tidak..sesuai dengan..pembelajaran materi..IPA terpadu, buku guru dan sarana prasarana yang kurang mendukung, tidak..adanya..pelatihan tentang..cara pelaksanaan pembelajaran..IPA terpadu..serta penyusunan dan pelaksanaan RPP yang tidak diterapkan dengan baik.

DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH BERACUN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR

2024-01-12T10:31:28+00:00

Limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainya. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yang merupakan metode penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana. Di indonesia saat ini banyak kasus yang terjadi akibat limbah beracun hal ini disebabkan karena adanya ketidaksadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan sekitar, terkadang banyak masyarakat yang menganggap remeh kelestarian lingkungan sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan juga ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Maka dari itu masyarakat seharusnya bisa sadar akan kelestarian lingkungan sehingga ekosistem di lingkungan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

LITERASI LINGKUNGAN SISWA SMP DI DAERAH KEPULAUAN

2024-01-12T11:17:26+00:00

Isu lingkungan kini telah menjadi perbincangan global. Permasalahan lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan iklim, kepunahan sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan yang dipicu oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, kemampuan literasi lingkungan yang baik diperlukan untuk menghadapi permasalahan tersebut sejak dini khususnya di level sekolah. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis mengenai literasi lingkungan siswa SMP di daerah kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode narrative literature review yaitu studi literatur yang dilakukan dengan cara membandingkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian literatur yang telah dilakukan diantaranya yaitu literasi lingkungan siswa di daerah kepulauan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Namun, literasi lingkungan siswa di daerah bukan kepulauan berada pada kriteria rendah hingga tinggi. Kemampuan literasi lingkungan siswa mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA baik di kepulauan maupun bukan kepulauan berada pada level yang hampir sama.

ISOLASI DAN KARAKTERISASI RIZOBAKTERI UBI JALAR CILEMBU (IPOMOEA BATATAS VAR. CILEMBU) YANG BERPOTENSI SEBAGAI PELARUT FOSFAT

2024-01-12T10:31:28+00:00

Pemanfaatan rizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman sebagai pupuk hayati merupakan salah satu pendekatan dalam budidaya komoditas-komoditas bernilai ekonomi tinggi yang berorientasi pada sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satunya dengan pemanfaatan bakteri yang mampu melarutkan fosfat sehingga dapat diserap oleh tanaman. Aktivitas mikroba indigen yang ada di sekitar perakaran tanaman berpengaruh langsung terhadap ketersediaan fosfat di dalam tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi rizobakteri ubi jalar cilembu, menguji kemampuan bakteri dalam pelarutan fosfat, dan karakterisasi secara mikrobiologi terhadap isolat potensial. Isolasi dilakukan dengan metode cawan sebar, aktivitas pelarutan fosfat diuji secara kualitatif menggunakan media Pikovskaya dan mengukur indeks pelarutan fosfat, dan karakterisasi isolat secara makroskopis, mikroskopis dan biokimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 17 isolat berpotensi melarutkan fosfat pada media Pikovskaya dengan indeks solubilisasi berkisar 1,07 – 1,52. Kelompok bakteri Gram Positif menunjukkan rata-rata rasio solubilisasi tertingg

HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETANI DENGAN TINGKAT KESETARAAN GENDER PADA RUMAH TANGGA PETANI KOPI DI KECAMATAN CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA

2024-01-12T16:44:39+00:00

Isu gender merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan sektor pertanian. Tidak
dapat dipungkiri banyak keterlibatan gender di dalam aktivitas usahatani yang mengarah pada
ketimpangan bahkan ketidakadilan. Hingga saat ini, masih banyak orang awam yang belum
paham terhadap dinamika gender di bidang pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi karakteristik rumah tangga petani kopi dan menganalisis hubungan
karakteristik rumah tangga petani dengan tingkat kesetaraan gender. Metode analisis yang
digunakan adalah deskriptif analitis dan uji statistik rank spearman. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa karakteristik petani kopi di jaringan rantai pasok UPH Pusparahayu
Kecamatan Cigalontang didominasi perempuan (67%), kelompok usia petani mayoritas diatas
50 tahun (60%), tingkat pendidikan petani paling banyak lulusan SD (54%), dan status
kepemilikan lahan mayoritas penggarap (80%). Tingkat akses sumber daya dan manfaat dalam
budidaya kopi di Kecamatan Cigalontang mayoritas setara antara laki-laki dan perempuan.
Begitupula pada tingkat kontrol terhadap sumber daya dan manfaat, namun pada tingkat kontrol
hasil pertanian, petani laki-laki lebih mendominasi.Terdapat hubungan antara karakteristik
Status Petani terhadap Tingkat Pembagian Kerja dan termasuk dalam kategori korelasi yang
kuat.

PERBANYAK BIBIT POHON PISANG ( Musa paradisiaca L) DENGAN METODE KULTUR JARINGAN

2024-01-12T10:31:28+00:00

Kultur jaringan merupakan salah satu cara untuk membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Pohon pisang merupakan salah satu jenis tanaman yang mudah ditemukan di daerah sumenep, Daerah tersebut masih belum ada yang menggunakan metode kultur jaringan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium biokimia/analisa hasil pertanian Universitas Wiraraja Madura. Media yang digunakan yaitu agar,bonggol pohon pisang dan bakterioksida yang berperan untuk membunuh bakteri dengan metode kultur jaringan. Bertujuan unruk memperbanyak bibit pohon pisang. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perkembangan dalam explan yang ditanam dan tingkat keberhasilannya 0% karna kurangnya kesadaran peneliti untuk mengikuti peraturan Laboratorium saat proses penanaman explan ke media agar. Pada saat pengamatan hari ke tujuh media agar mengalami kontaminasi bakteri dan jamur. Kontaminasi tersebut diperkirakan terjadi pada saat penanaman eksplan ke suatu media agar. Cara membedakan media agar yang terkontaminasi bakteri dan jamur dapat dilihat dari bentuk agar yang berlendir atau tumbuh bulu halus diatas permukaannya

KELAYAKAN HANDOUT TANAMAN BAWANG MERAH dan PEMANFAATANNYA SEBAGAI POTENSI LOKAL BERBASIS SDGs

2024-01-12T10:31:28+00:00

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kelayakan handout bawang merah dan pemanfaatannya sebagai potensi lokal berbasis SDGs. Jenis penelitian merujuk kepada model pengembangan ADDIE yaitu menganalisis (Analysis), merancang (Design), mengembangkan (Development), mengimplementasikan (Implementation), dan mengevaluasi (Evaluation). Pada penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahap development. Instrumen penelitian menggunakan lembar validasi. Analisis data menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat kelayakan handout potensi lokal sebesar 91% dengan kategori sangat baik. Kesimpulan penelitian ini didapatkan bahwa handout potensi lokal berbasis SDGs terbukti layak digunakan dalam pembelajaran IPA kelas VIII

ANALISIS PERFORMA FLASH TANK BRINE GEOTHERMAL MENGGUNAKAN SIMULASI CFD

2024-01-12T10:33:07+00:00

Sampah merupakan salah satu masalah utama dimasa ini. Seiring dengan meningkatnya penduduk, akan meningkat juga kebutuhan konsumsi masyarakat serta limbah yang dihasilkan. Menurut data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 28,58 juta ton/tahun, sedangkan sampah plastik menyumbang 17,77% dari total sampah, dan hanya 8,5% dari total sampah plastik yang berhasil diolah. Metode pengolahan sampah menggunakan metode pirolisis dapat mengubah limbah plastik menjadi polimer yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Untuk meningkatkan penggunaan metode pirolisis, limbah kalor brine hasil buangan pembangkit PLTP dapat dimanfaatkan sebagai sumber kalor dalam alat pirolisis. Brine buangan akan diinjeksikan kedalam sumur setelah melalui sistem flashing yang akan mengubah brine menjadi uap sebagai sumber energi reaktor pirolisis. Dalam penelitian, dilakukan perhitungan desain flash tank untuk menghasilkan uap panas untuk proses pirolisis, kemudian dilakukan simulasi CFD serta memvariasikan kondisi operasi sistem untuk menganalisis performa sistem. Adapun variasi berupa laju aliran massa serta kondisi tekanan operasi. Dari hasil analisis didapatkan peta performa separator yang dapat menghasilkan rentang operasi yang beragam dan dapat memaksimalkan kebutuhan sistem alat pirolisis. Flash tank diharapkan dapat digunakan untuk memanfaatkan brine panas dalam sistem pirolisis untuk mengurangi jumlah limbah plastik dengan mengubahnya menjadi bahan bakar alternatif

ANALISIS PERBANDINGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA SALURAN IRIGASI METODE PRECAST DAN METODE KONVENSIONAL

2024-01-12T10:31:28+00:00

Proyek dinyatakan berhasil apabila jumlah biaya yang dikeluarkan secara efisien, waktu pengerjaan yang tepat, dan baiknya kualitas produk yang dihasilkan. Dalam dunia konstruksi, faktor biaya adalah bahan pertimbangan yang paling utama karena jumlah investasinya yang besar serta bersifat rentan terhadap resiko kegagalan. Pentingnya perkiraan biaya harus dilakukan dalam pengelolaan biaya proyek secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode kerja apa saja yang paling efektif dan efisien dari segi biaya pada pekerjaan saluran irigasi dengan Metode Beton Konvensional dan Beton Precast. maka diperoleh Rencana Anggaran Biaya pada kedua metode tersebut. Rencana Anggaran Biaya yang didapatkan pada pekerjaan metode precast sebesar Rp.86.143.837, sedangkan Rencana Anggaran Biaya untuk Metode Konvensional sebesar Rp.189.914.763,38. Untuk harga pekerjaan per satu meter yang didapatkan pada pekerjaan Metode Precast sebesar Rp.319.051,00, sedangkan Metode Konvensional sebesar Rp.703.388,00. Kemudian untuk selisih pekerjaan per satu meter hasil dari pekerjaan Metode Precast dengan Metode Konvensional sebesar Rp.103.770.927,15. Adanya perbedaan dan persamaan pada dua metode ini, penggunaan metode precast dengan peningkatan anggaran 5,4%, tetap dapat dijadikan alternatif dapat dipertimbangkan dari sisi kemudahan dalam pelaksanaannya

PERBANDINGAN PERCEPATAN SPEKTRAL DESAIN DI PROVINSI ACEH DALAM SNI 1726:2019 DAN SNI 1726:2012

2024-01-12T10:31:28+00:00

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang paling sering terkena dampak gempa, banyak kerusakan struktural pada bangunan yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi. Dalam hal ini perencanaan dan evaluasi struktur tahan gempa secara menyeluruh perlu sebuah peraturan perencanaan struktur bangunan tahan gempa. Perbandingan parameter spektral respons desain dan Percepatan spektral desain (S1, Ss, Fa, Fv, SDS, dan SD1) antara SNI 1726:2012 dan SNI 1726:2019 adalah parameter yang diukur dan diamati dalam penelitian ini. Grafik spektrum respons dibuat untuk tiga kelas situs (tanah lunak, tanah sedang, dan tanah keras) dalam rencana kota/kabupaten yang sedang ditinjau. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan parameter percepatan respon spektra desain SNI 1726:2012 dengan SNI 1726:2019 pada Kabupaten/kota di Aceh. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua kabupaten di Provinsi Aceh telah memiliki nilai parameter - parameter untuk percepatan desain berdasarkan SNI 1726:2012 dan SNI 1726:2019. Dari hasil perbandingan, dapat dilihat bahwa Nilai parameter respons spektral percepatan pada periode pendek (SDS) dan periode 1 detik (SD1) mengalami kenaikan dari SNI 1726:2012 ke SNI 1726:2019 pada dua kelas situs tanah Keras (SC) dan kelas situs sedang (SD). Sedangkan pada kelas situs tanah lunak (SE) mengalami penurunan dari SNI 1726:2012 ke SNI 1726:2019. Oleh karenanya perlu segera untuk menilai keamanan struktur di daerah-daerah ini yang dibangun sesuai dengan peraturan gempa SNI 1726:2012. Begitu juga perlu meninjau ulang untuk struktur yang sedang dibangun saat ini atau dalam waktu dekat perencanaan

ANALISIS KONSOLIDASI DENGAN KOMBINASI METODE REPLACEMENT DAN PRELOADING MENGGUNAKAN PLAXIS PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU – PADANG

2024-01-12T10:31:28+00:00

Permasalahan geoteknik merupakan salah satu permasalahan geoteknik adalah penurunan dan daya dukung tanah yang merupakan pondasi dari jalan tol. Perbaikan tanah dengan cara Replacement pergantian tanah dengan pembebanan Preloading merupakan salah satu metode yang popular digunakan untuk meningkatkan kekuatan geser tanah lunak. Analisis ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan geser tanah lunak. Analitis ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan besar penurunan konsolidasi secara analitis menggunakan pemodelan Plaxis 2D menggunakan tipe mesh very fine dengan settlement plate dilapangan, mengalisis dan membandingkan besar penurunan konsolidasi dengan pemodelan Plaxis 2D dengan tipe mesh yaitu very fine dengan dat settlement plate yang ada dilapangan. Dari hasil analisis diperoleh lama waktu konsolidasi dengan pemodelan Plaxis 2D 149 hari sedangkan waktu penurunan dari hasil data settlement plate 39 hari dan besar penurunan konsolidasi menggunakan pemodelan Plaxis 2D menggunakan tipe very fine = 0,056 m sedangkan besar penurunan dari hasil data settlement plste sebesar = 0,416 m dengan perbandingan persentasinya 86,53% dengan angka faktor keamanan yang diperoleh sebesar 1,745. Dapat disimpulkan perbedaan hasil data lapangan dan hasil analisis pada Plaxis 2D yang cukup jauh dkarenakan data yang didapat tidak semua dimiliki untuk setiap lapisan tanah.

MENGANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA

2024-01-12T10:31:28+00:00

Aspek hak cipta menjadi semakin penting dalam era disrupsi AI, terutama di industri media. AI memiliki potensi untuk menciptakan konten baru yang mungkin melanggar hak cipta seseorang. Misalnya, AI dapat menciptakan musik, artikel, atau bahkan film yang mirip dengan karya yang sudah ada. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak cipta atas karya tersebut. Disisi lain, AI juga dapat digunakan untuk melacak dan mencegah pelanggaran hak cipta. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, AI dapat membantu perusahaan media dalam melacak penggunaan ilegal dari karya mereka dan mengambil tindakan yang tepat. Namun, peraturan dan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk merumuskan hukum dan peraturan baru yang dapat melindungi hak cipta di era AI. Permasalahan utamanya karena Permasalahan perlindungan hak cipta terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh AI, Kesulitan dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI, Permasalahan dalam menentukan penyelesaian dan kompensasi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI, Tantangan dalam mengatur dan mengawasi penggunaan AI dalam industri media untuk memastikan bahwa hak cipta dari karya-karya yang dihasilkan oleh AI tetap terlindungi, Perlu adanya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai hak cipta dalam konteks AI. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat memengaruhi hak cipta dalam industri media, termasuk bagaimana disrupsi AI mempengaruhi proses kreatif, distribusi, dan perlindungan hak cipta. Selain itu, penelitian ini mungkin juga bertujuan untuk menemukan solusi atau rekomendasi terkait dengan regulasi atau kebijakan yang dapat membantu melindungi hak cipta dalam konteks disrupsi AI. Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya kerja sama antara industri media, pembuat kebijakan, dan pengembang teknologi untuk menemukan solusi yang seimbang antara menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi teknologi AI dan melindungi hak cipta para pencipta konten. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang hak cipta dalam lingkungan digital yang terus berkembang

REGULASI HUKUM MENGENAI KESELAMATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KENDALI OTOMATIS MOBIL LISTRIK DI INDONESIA

2024-01-12T10:35:04+00:00

Dengan berkembangnya teknologi otomatisasi dalam industri kendaraan listrik, perlunya regulasi hukum yang komprehensif untuk mengatur aspek keselamatan dan pertanggungjawaban kendali otomatis menjadi semakin mendesak. Mobil listrik yang menggunakan teknologi kendali otomatis memiliki potensi untuk mengubah lanskap transportasi, namun keberlanjutan dan keamanan perlu menjadi fokus utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang berlaku terkait keselamatan dan pertanggungjawaban kendali otomatis pada mobil listrik di Indonesia, serta menyusun rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, Penelitian ini dilakukan melalui analisis perundang-undangan yang berlaku, studi literatur,refrensi buku dan jurnal terbaru sebagai starndarisasi den relevansi dengan kondisi saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini regulasi hukum mengenai keselamatan dan pertanggungjawaban kendali otomatis pada mobil listrik di Indonesia masih belum memadai. Rekomendasi termasuk penyempurnaan peraturan yang ada, penyelarasan dengan perkembangan teknologi, dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaku industri

KOMPETENSI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA

2024-01-12T10:35:04+00:00

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia Internasional. Teknologi yang berkembang pada saat i ni ternyata memiliki dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan moden saat ini. Walaupun berbagai kongres dan konvensi internasional yang telah didahului dengan bernagai pertemuan dan kajian ilmiah mengenai Cyber crime (tindak pidana mayantara) telah sering dilakukan diberbagai negara, termasuk di Indonesia, tidaklah mudah untuk mnanggulangi permasalahan cyber crime. Kesulitan dalam penanganan cyber crie tersebut diantaranya karena cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan dalam ruang lingkup elektronik sehingga untuk penanggulangannya, diperlukan keahlian khusus, prosedur investigasi, dan kekuatan dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukumdi negara yang bersangkutan.. Selain itu cyber crime melampaui batas-batas negara, sedangkan upaya penyidikan dan penegakan hukum selama ini dibatasi dalam wilayah teritorial negaranya sendiri ditambah lagi dengan struktur terbuka jaringan komuter Internasional yang memberikan peluang kepada pengguna untuk memilih lingkungan Hukum (negara) yang belum mengkriminalisasi cyber crime. Dengan memperhatikan permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya solusi untuk penangguangan cybercrime. Buku ini tidak hanya penting bagi mahasiswa dosen fakultas hukum, namun juga pentaing bagi mereka yang bergelut dibidang informatika, serta kepolisian untuk mengetahui kebijakan yang berlaku dalam upaya penanggulangan cybercrime serta perkembangan cybercrime itu sendiri sekarang ini. Permasalahan utama yang muncul terkait dengan kompetensi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan mayantara (cyber crime) meliputi: Kurangnya pemahaman tentang aspek teknis kejahatan mayantara di kalangan penegak hukum, hakim, dan jaksa. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis kompetensi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan mayantara (cyber crime). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana hukum pidana dapat efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak kejahatan mayantara, serta untuk memahami sejauh mana kerangka hukum saat ini dapat menangani tantangan yang dihadapi dalam ranah hukum mayantara. Penelitian ini metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Identifikasi kebutuhan akan keahlian khusus dalam penegakan hukum terkait dengan cybercrime

FREIES ERMESSEN MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI KONSEP WELFARE STATE DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2024-01-12T10:35:04+00:00

Freies Ermessen ini menimbulkan implikasi dalam bidang legislasi bagi pemerintah, yaitu lahirnya hak inisiatif untuk membuat peraturan perundang- undangan yang sederajat dengan undang-undang tanpa persetujuan DPR, hak delegasi untuk membuat peraturan yang derajatnya di bawah undang-undang, dan droit function atau kewenangan menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif. Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, freies Ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menerapkan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara ini akan tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yakni Good Governance. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

ANALISIS HUKUM PROSEDUR PERIZINAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL)

2024-01-12T10:35:55+00:00

Hubungan perkawinan menciptakan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan isteri dalam keluarga. Pihak pria dan wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan karena adanya persetujuan atau perjanjian (perkawinan) sejak semula ditentukan oleh hukum Pasal 6 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 ialah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, utamanya bersifat umum yang maksudnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada kenyatannya, terdapat Undang-Undang khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di dalamnya Pejabat. Adanya pengkhususan ini, dikarenakan Pegawai Negeri dan Pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan yang berlaku termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MELALUI KONSELING DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA RESIDIVIS (STUDI BAPAS KELAS II PAMEKASAN)

2024-01-12T10:35:55+00:00

BAPAS bertanggung jawab mulai dari pendampingan, pembimbingan dan pengawasan agar klien mampu mengembangkan potensinya untuk hidaup dan menghidupi keluarganya ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 56 ayat (1) penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian berjenis empiris ini melihat bagaimana di BAPAS Kelas II Pamekasan melaksanakan manat Peraturn tersebut dan dihasilkan bahwa klien yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan BAPAS ada dua macam, yaitu klien anak dan klien dewasa dimana dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan arahan kepada BAPAS melaksanakan tugasnya melalui upaya Pembimbingan (konseling) untuk mencegah banyaknya residivis. Narapidana yang telah mendapatkan program integrasi dan statusnya berubah menjadi klien pemasyarakatan bimbingan BAPAS kemudian dilakukan penerimaan dan pendaftaran. Ketentuan mengenai pendaftaran klien pemasyarakatan dijelaskan dalam pasal 40 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

LEGAL FACTS PEMBENTUKAN ATURAN KELOMPOK SOSIAL LGBT SEBAGAI PENGARUH PERUBAHAN PERADABAN MANUSIA

2024-03-22T05:39:45+00:00

Setiap komunitas yang disebut dalam akronim LGBT telah berjuang untuk mengembangkan identitasnya masing-masing, seperti apakah, dan bagaimana bersekutu dengan komunitas lain; konflik tersebut terus berlanjut hingga kini. Permasalahan muncul apakah kelompok sosial LGBT dapat dikatakan sebagai fenomena perubahan peradaban manusia secara logis dan bagaimana fakta hukum membentuk peraturan kelompok sosial LGBT. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta menggunaka pendekatan filsafat maka secara logis didapatkan bahwasanya LGBT merupakan fenomenan perubahan peradaban manusia. LGBT dimaksudkan adalah (Lesbian: wanita menyukai wanita lain, Gay: pria saling menyukai pria, Biseksual: orang yang tertarik pada pria dan wanita,Transgender: orang dengan penampilan atau perilaku lawan jenis). LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan dan moral seseorang. Menurut perspektif filsafat hukum LGBT dikatakan menyimpang, karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dan secara logis tidak dapat diterima akal budi yang menghendaki adanya kesesuaian dengan hukum kodrat. Dalam membentuk peraturan tentang kelompok sosial LGBT melihat pada fakta hukum maka konsentrasi terhadap HAM melihat pada UU nasional, Pasal 28J (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU HAM No. 39/1999, telah ditentukan pembatasan yang intinya menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki HAM harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan nilai-nilai agama, etika, moral, tata tertib, berbangsa dan bernegara, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis.

PUTUSAN TUN TIDAK DILAKSANAKAN : KONSEKUENSI HUKUM DAN UPAYA PAKSA BAGI PEJABAT TUN

2024-01-12T10:35:55+00:00

Banyaknya keputusan PTUN yang tidak dapat dilaksanakan justru menimbulkan pesimisme dan sikap apatis di masyarakat. Soalnya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Keadaan ini mengkhawatirkan karena keberadaan PTUN belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat dalam kewenangan administratif pemerintah. Prinsip keadilan TUN yang mempercayakan kontrol peradilan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdistorsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika keputusan PTUN tidak mempunyai kekuasaan eksekutif, bagaimana hukum dan masyarakat bisa mengontrol tata kelola yang dilakukan pejabat TUN. Ketentuan yang terdapat dalam UU PTUN dinilai sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kehidupan ketatanegaraan masyarakat. Misalnya, tidak ada pejabat peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat memaksa terdakwa untuk menuruti putusan tersebut. Oleh karena itu UUdiubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pejabat TUN, apabila tidak menaati keputusan PTUN, dapat dikenakan tindakan paksa berupa kompensasi (dwangsom) dan sosial. Reintegrasi orang-orang yang tergabung tidak puas atas keputusan TUN pejabat TUN. Bahwa digunakannya tindakan paksaan dalam melaksanakan putusan TUN oleh pejabat TUN yang tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan TUN sangat mungkin diatur dalam UU No. 9 Tahun 2004 serta Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang artinya (upaya paksa).

EDUKASI PENDAMPINGAN BAHAYA PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK PADA ANAK

2024-01-12T10:38:35+00:00

Permasalahan Prioritas saat ini banyak orang tua yang gagal paham mengenai penggunaan sepda listrik ini meskipun sudah diatur di dalam peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Menggunakan sepeda listrik tentu saja sangat berbahaya baik bagi anak itu sendiri bahkan juga bagi orang lain yang ada di jalan raya, anehnya banyak orang tua yang tidak tahu bahkan mengabaikan hal ini. Risiko kecelakaan sangat tinggi dikarenakan anak-anak yang masih sekolah ini tidak mengetahui bahaya bahkan belum berpengalaman mengemudikan kendaraan di jalan raya, serta tidak cukup pengetahuan tentang aturan-aturan lalu lintas di jalan raya. Selain itu juga penggunaan baterai sebagai sumber energi dari sepeda listrik ini mudah terbakar dan mengalami kerusakan bahkan bisa menimbulkan konsleting bahkan bisa sampai meledak. Selain itu juga pengalaman dan pengetahuan yang minim terhadap tingkat keamanan pengendara dengan tidak menggunakan peralatan keamanan di jalan raya seperti helm dapat mengakibatkan apabila jatuh dapat mengalami cedera yang sangat serius. Berdasarkan hal tersebut itulah nantinya pengabdi dengan mitra yang sudah bersepakat akan melakukan edukasi terhadap para orang tua di desa kebunagung tentang bahayanya menggunakan sepeda listrik ini. Kegiatan ini nantinya akan mengundang Bapak Kepala Desa Kebonagung sebagai bukti dukungan terhadap acara ini. Antara mitra dan pengabdi terlebih dahulu sudah melakukan kesepakatan awal mengenai acara edukasi ini jauh hari sebelumnya dikarenakan sama-sama mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Tujuan: Orang tua sangat dianjurkan untuk menjaga dan memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya agar tidak menggunakan sepeda listrik di jalan umum apalagi di jalan raya, karena bahaya bagi anak itu sendiri bahkan pada orang lain.

PENDAMPINGAN TERHADAP NOTARIS GUNA PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH

2024-01-12T10:36:41+00:00

Dalam rangka pengawasan dan kepatuhan terhadap fungsi pengawasan yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Pamekasan yang mengkoordinir 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep yang dilakukan secara periodik di Bulan September-Desember, dan Banyaknya Notaris-notaris yang masih baru dilantik dan belum memahami pembuatan laporan yang merupakan kewajiban dari seorang Notaris yang laporannya wajib dikirim ke Majelis Pengawas Daerah setiap bulan. Selain itu Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkaitan dengan Reportorium, Warmeking, Legalisasi, dan Pemeriksaan lainnya seperti Uji Petik Akta, Pemeriksaan Kantor dan lain sebagainya. Apabila didalam hal pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak patut maka Notaris yang bersangkutan akan diberikan sanksi, sehingga perlu dilakukan pendampingan secara intens terhadap Notaris. Tujuan: diharapkan nantinya Notaris dapat melakukan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-undang No.30 Tahun 2004, Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Selain itu juga terdapat Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris.

PENDAMPINGAN GERAKAN LITERASI NASIONAL (GLN) MELALUI KEGIATAN DIGITAL WRITING MARATHON

2024-01-12T10:33:07+00:00

Gerakan Literasi Nasional (GLN) adalah salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dalam dunia pendidikan, terutama dalam aktivitas literasi seperti membaca dan menulis. Saat ini, dalam konteks pasca pandemi COVID-19, keadaan dan kemampuan siswa dalam membaca dan menulis mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini berdampak pada penurunan minat siswa dalam aktivitas literasi. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh tim, salah satu permasalahan utama mitra adalah rendahnya keterampilan menulis. Untuk mengatasi masalah ini, kami memberikan solusi berupa aktivitas Digital Writing Marathon (menulis maraton melalui platform digital). Kegiatan ini terdiri dari empat tahap; pertama, penyampaian materi tentang GLN dan Digital Writing Marathon. Kedua, pendampingan dalam teknik-teknik menulis oleh tim. Ketiga, menulis cerita dengan tema yang telah disepakati dan revisi hasil tulisan siswa. Keempat, pendampingan dalam publikasi pada media digital, seperti Kompasiana. Hasil yang diperoleh setelah melaksanakan kegiatan tersebut adalah peningkatan keterampilan menulis siswa. Kemampuan siswa untuk mempublikasikan hasil karyanya agar bisa dibaca oleh orang lain juga mengalami peningkatan signifikan, terutama mereka yang sebelumnya belum terbiasa dengan media digital. Selain itu, siswa juga diberikan panduan tentang bagaimana mempromosikan karya tulis mereka melalui media sosial, khususnya Instagram

SOSIALISASI LITERASI DIGITAL PADA SISWA SMA ENTERPRENEURSHIP CHEVALIER ANASAI

2024-01-12T10:33:07+00:00

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memperkuat semangat wirausaha dan meningkatkan literasi digital siswa akan manfaat dan potensi website sebagai media pemasaran di era digital. Tujuan jangka panjangnya adalah mewujudkan kampung yang mandiri secara ekonomi melalui pengelolaan potensi kampung. Target kegiatan ini adalah 20 siswa SMA Enterpreneurship Chevalier Anasai di Kabupaten Merauke. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan September – November 2023 di laboratorium komputer SMA Enterpreneurship Chevalier Anasai. Metode kegiatan adalah sosialisasi dengan melalui beberapa tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata sebelum sosialisasi dan sesudah sosialisasi yaitu dari 49,4 menjadi 66,4. Kesimpulannya kegiatan berjalan dengan baik dengan adanya respon positif dari peserta kegiatan serta meningkatnya pemahaman peserta kegiatan akan besarnya potensi website sebagai media pemasaran di era digital

MENGGALAKKAN LINGKUNGAN SEHAT PILAH SAMPAH BERSAMA RUMAH SINAGI DI KAMPUNG KOKODA KOTA SORONG

2024-01-12T10:33:07+00:00

Rumah Sinagi atau Ruang Mahasiswa Berbagi Kasih adalah program kepedulian mahasiswa dalam upaya meningkatkan literasi numerasi, membaca, dan menulis anak-anak Papua. Fokus pengabdian pada kesempatan ini berpusat di Kampung Kokoda. Terdapat dua permasalahan utama mitra. Pertama, masalah sampah, di mana jumlahnya cukup besar karena kawasan ini dilalui oleh aliran Sungai dan tidak memiliki tempat penampungan sampah yang memadai. Kedua, di lingkungan tersebut, terdapat fasilitas belajar masyarakat yang disebut Rumah Pintar Kokoda, namun mengalami kekurangan pengajar. Sebagai respons terhadap permasalahan mitra, program Rumah Sinagi kami selaraskan dengan solusi berupa mendatangkan pengajar dan mengajarkan pengenalan tentang sampah. Pendekatan yang kami gunakan adalah melalui workshop dan simulasi untuk memperkenalkan beragam jenis sampah, teknik pemilahan sampah, dan cara memanfaatkannya agar memiliki nilai ekonomis. Setelah program ini dijalankan, minat anak-anak Papua di Kampung Kokoda untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dan pemilahan sampah semakin meningkat. Hasil yang diperoleh pada akhir kegiatan meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra dalam hal pemilahan sampah. Sebelumnya, hampir seluruh peserta tidak mengetahui cara yang benar untuk memilah sampah, tetapi setelah kegiatan ini, sekitar 95% mitra memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilahan sampah. Selain itu, kemampuan mitra dalam literasi dan numerasi juga mengalami peningkatan, terutama dalam hal kemampuan membaca

PENDAMPINGAN POKDAKAN SAWALA TANJUNGBUANA DALAM RENCANA PENYUSUNAN STRATEGI PEMASARAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN BARGAINING POSITION

2024-01-12T10:33:07+00:00

Pokdakan Sawala Tanjungbuana Desa Tanjungpura Kecamatan Rajapolah saat ini masih mengalami berbagai macam permasalahan terkait pemasaran. Maka dari itu, perlu perhatian khusus dari para stakeholder terhadap hambatan yang dialami oleh Pokdakan Sawala Tanjungbuana karena perkembangan usaha ditentukan oleh ketepatan strategi pemasaran. Disamping itu, persaingan di antara pelaku usaha semakin ketat, sehingga kemampuan untuk menjangkau pasar menjadi kunci utama bagi kelangsungan Pokdakan. Saat ini Pokdakan Sawala Tanjungbuana menjual ikan nila segar biflok, sedangkan terdapat potensi diversifikasi produk dendeng ikan nila. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar Pokdakan dapat memahami prinsip, strategi, dan bauran pemasaran. Metode pelaksanaan program dilakukan melalui penyuluhan dan pendampingan secara langsung yang dilakukan di Desa Tanjungpura. Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan diskusi permasalahan yang dihadapi oleh anggota Pokdakan Sawala Tanjungbuana. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berdampak terhadap pemahaman peserta terhadap pentingnya strategi pemasaran terkait dengan STP (Segmenting Targeting Position), dan faktor bauran pemasaran 4 P (Product, Price, Place, dan Promotion) dalam pemasaran dendeng ikan nila.

INOVASI DAUN BAYAM MENJADI CRIPTHUS DALAM UPAYA PENINGKATAN MINAT BELI KONSUMEN DI DESA GEDUNGAN KECAMATAN BATUAN KABUPATEN SUMENEP

2024-01-12T10:33:07+00:00

Kegiatan pelatihan pengolahan daun bayam menjadi cripthus merupakan inovasi baru dalam rangka meningkatkan minat beli konsumen karena produk mempunyai masa kadaluarsa yang panjang, tidak terlalu banyak mengandung minyak, dan rasa Cripthus lebih renyah dari keripik daun bayam pada umumnya. Metode dalam pengabdian ini dilakukan dengan cara demonstrasi secara langsung proses pembuatan Cripthus kepada para peserta pengabdian yang terdiri dari 10 anggota KWT Teratai dan ibu rumah tangga Dusun Gedungan Barat Desa Gedungan, yang dilaksanakan di rumah salah satu anggota KWT pada bulan Oktober 2023. Hasil dari pelaksanaan pengabdian dan pelatihan ini bagi ibu-ibu KWT adalah bertambahnya pengetahuan atau ilmu baru, menjadi ide bisnis baru di bidang pengolahan hasil pertanian, meningkatkan penghasilan dan taraf hidup keluarga serta dapat membuka peluang bisnis

ANALISIS BEBAN KERJA BAGIAN REKAM MEDIS DI PUSKESMAS DAU KABUPATEN MALANG

2024-01-12T10:33:07+00:00

Kunjungan pasien yang datang periksa ke Puskesmas Dau yaitu dengan rata- rata kunjungan pasien per hari 120 -170 orang dan per bulan rata-rata kunjungan 2000-2500 orang. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk menganalisis beban kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Puskesmas Dau menggunakan metode Workload Indicators of Staffing Need (WISN). Selain itu, Tim PKM juga melakukan penyusunan SOP pembagian beban kerja rekam medis. Berdasarkan hasil pengamatan, petugas rekam medis sering dibantu oleh pegawai dari bagian lain. Petugas rekam medis harus merangkap tugas menjadi petugas TPP, kemudian mengkoding, assembling, distribusi dokumen rekam medis ke poli, dan mengembalikan dokumen rekam medis ke rak filing. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadikan petugas rekam medis memiliki beban kerja yang melebihi kapasitas. Beban kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Penambahan tenaga kerja akan menambah produktivitas dari petugas rekam medis

PENGEMBANGAN VIDEO ALUR PEMANGGILAN PASIEN MELALUI LOKET UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PANDANWANGI

2024-01-12T10:38:47+00:00

Hasil pengamatan awal menunjukkan adanya permasalahan pada saat pemanggilan pasien melalui loket di Puskesmas Pandanwangi. Karena itu, tim PKM berinisatif menawarkan beberapa solusi antara lain; (1) Edukasi Pasien; (2) Transparansi Pemanggilan Loket; dan (3) Digitalisasi Proses Pendafataran Pasien. Salah satu metode yang digunakan adalah pembuatan video. Pembuatan video alur pelayanan pemanggilan loket ini bertujuan menurunkan rentannya komplain pasien baru terhadap petugas dipuskesmas pandawangi. Puskesmas sering mendapat komplain karena pasien kebingungan dengan alur pemanggilan pasien melalui loket nomor antrian. Kegiatan PKM dilaksanakan selama satu bulan mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai 5 Agustus 2023 di Puskesmas Pandanwangi yang beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto No.315, Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Hasil kegiatan menunjukkan adanya respon positif baik dari pasien maupun dari petugas di Puskesmas Pandanwangi. Edukasi telah membantu pasien memahami cara sistem informasi alur pelayanan pemanggilan pasien melalui loket dan memaksimalkan manfaat dari media mainstream yang sudah ada. Transparansi informasi pendaftaran membuat pasien dapat memahami prosesnya sebelum datang ke lokasi pendaftaran. Website resmi instansi dapat menyediakan informasi lengkap tentang alur pelayanan pemanggilan pasien melalui loket, serta mencakup detail mengenai proses pendaftaran, pemanggilan nomor loket

PELATIHAN PEMBUATAN ECO-SOUVENIR BERBAHAN DASAR LIMBAH PLASTIK DI DESA MARENGAN DAYA KABUPATEN SUMENEP

2024-01-12T10:33:07+00:00

Sampah plastik saat ini menjadi permasalahan nasional dan internasional, karena unsur bahan plastik yang tidak mudah terurai itu menjadikan banyak pencemaran lingkungan baik itu di pedesaan maupun perkotaan. Banyaknya penggunaan bahan plastik membuat stok sampah semakin menggunung. Wilayah sasaran program pengabdian ini adalah Desa Marengan Daya. Desa Marengan Daya merupakan salah satu dari 16 desa yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Eco-souvenir merupakan sebuah paving block yang menggunakan bahan dasar sampah dari bahan-bahan daur ulang terutama sampah plastik jenis HDPE yaitu terdiri dari tutup botol, wadah oli, dan wadah sabun cair. Maka dari itu pelatihan pembuatan eco-souvenir dihadirkan sebagai solusi penanganan sampah plastik yang bersifat circular economy dengan mengubah sampah plastik menjadi sebuah souvenir yang menarik dan memiliki nilai jual tinggi. Metode yang dilakukan dalam program pengabdian ini adalah sosialisasi dan praktek. Sosialisasi dilakukan dengan pengenalan alat dan bahan yang dibutuhkan serta bagaimana cara penjualannya. Selain itu, peserta program pengabdian pun langsung melakukan praktek pembuatan eco-souvenir secara langsung. Kegiatan ini diharapkan dapat menyadarakan masyarakat akan pentingnya memilah sampah dan kesadaran bahwa sampah berpotensi untuk menjadi pendapatan sampingan.